Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti aktivitas politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang belakangan kembali bergerak ke sejumlah daerah. Menurut Didik, manuver tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap peta politik nasional dan persepsi dunia usaha.

Dalam analisisnya yang disampaikan di Jakarta, Minggu (28/6/2026), Didik menilai safari politik Jokowi yang dimulai dari Lampung dan disebut akan berlanjut ke beberapa wilayah lain berlangsung saat ekonomi Indonesia masih menghadapi tekanan. Ia menyinggung kondisi nilai tukar rupiah, dinamika pasar keuangan, serta kebutuhan pelaku usaha terhadap kepastian arah kebijakan.

Didik berpandangan, langkah politik mantan presiden itu bukan semata terkait konsolidasi menuju Pemilu 2029. Menurutnya, pengaruh Jokowi di lingkar kekuasaan masih cukup kuat sehingga setiap gerakan politiknya berpotensi memengaruhi relasi antarelite dan arah pemerintahan saat ini.

Ia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan pernyataan Jokowi pada akhir masa jabatannya yang pernah menyebut keinginan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Namun, Didik menilai perkembangan politik setelah pergantian pemerintahan menunjukkan situasi berbeda dari pernyataan tersebut.

Menurut Didik, safari politik yang dilakukan terlalu dini dapat memunculkan kompetisi antarelite lebih cepat dari semestinya. Situasi itu, kata dia, berisiko mengalihkan energi politik nasional dari agenda penyelesaian persoalan ekonomi dan pembangunan.

Didik turut menyoroti meningkatnya aktivitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah. Dalam pandangannya, posisi Gibran sebagai wakil presiden turut menjadi faktor yang membuat pengaruh politik Jokowi tetap diperhitungkan dalam konfigurasi kekuasaan.

Dalam perspektif ekonomi politik, Didik menjelaskan bahwa relasi antara presiden yang sedang menjabat dan mantan presiden yang masih aktif secara politik dapat dibaca oleh investor sebagai salah satu indikator stabilitas pemerintahan. Dunia usaha, menurutnya, sangat bergantung pada kepastian politik sebelum mengambil keputusan investasi.

Ia menilai meningkatnya tensi politik dapat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar terhadap birokrasi, institusi, dan kebijakan ekonomi. Karena itu, aktivitas politik elite nasional dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan dapat berdampak pada sentimen bisnis dan investasi.

Meski demikian, Didik mengakui sejumlah indikator dasar ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Ia menyebut inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan performa yang cukup baik.

Namun, menurut Didik, tantangan yang perlu diwaspadai justru datang dari faktor non-ekonomi, terutama jika persaingan politik nasional semakin menguat sebelum waktunya. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menambah ketidakpastian di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat.