Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah menghadapi gelombang kritik keras dari publik di media sosial. Sorotan tajam muncul menyusul serangkaian keputusan politik kontroversial yang diambil partai berlambang bulan sabit ini, mulai dari dukungan terhadap Bobby Nasution dalam kontestasi politik di Sumatera Utara hingga pembatalan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Partai yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir oposisi kini dituding telah menjadi bagian dari kekuasaan yang justru pernah mereka kritisi.
Namun di balik derasnya kritik tersebut, terdapat sejumlah kesalahpahaman mendasar yang beredar di masyarakat mengenai sikap dan langkah politik PKS. Setidaknya delapan cara pandang keliru teridentifikasi dan perlu mendapat klarifikasi agar diskursus politik berjalan lebih berimbang.
Kesalahpahaman pertama adalah anggapan bahwa bergabungnya PKS dengan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan bentuk inkonsistensi terhadap sikap oposisi yang selama ini dijalankan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Meski kemenangan Prabowo tidak dapat dilepaskan dari peran Jokowi, setiap pemerintahan memiliki karakter kepemimpinan, gaya politik, dan jaringan yang berbeda. Hubungan antara PKS dan Prabowo sendiri telah terjalin sejak satu dekade silam, jauh lebih panjang ketimbang persinggungan PKS dengan Jokowi yang bermula saat Pilkada Solo 2005.
Kesalahpahaman kedua berkaitan dengan pandangan bahwa tidak mendukung Anies Baswedan berarti PKS telah meninggalkan semangat oposisi. Perlu dipahami bahwa meskipun Anies kerap dipandang sebagai antitesa Jokowi, PKS dan Anies adalah dua entitas politik yang berbeda. Keputusan PKS untuk tidak mengusung Anies saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika internal partai dan kalkulasi realpolitik, bukan karena partai tersebut berbalik mendukung agenda Jokowi.
Kesalahpahaman ketiga menyangkut tuduhan bahwa dukungan PKS terhadap Bobby Nasution di Sumatera Utara merupakan bentuk legitimasi terhadap politik dinasti. Dalam catatan sejarahnya, PKS tidak pernah secara sistematis mendukung praktik dinasti politik, baik di Depok maupun di Jawa Barat. Dukungan terhadap Bobby dinilai lebih mencerminkan respons terhadap konstelasi politik lokal di Sumatera Utara ketimbang dukungan terhadap dinasti kekuasaan tertentu.
Kesalahpahaman keempat adalah pandangan bahwa bergabung dalam kabinet secara otomatis berarti tunduk pada oligarki. Pandangan semacam ini dinilai terlalu menyederhanakan realitas politik. Oligarki merupakan fenomena yang hadir di hampir setiap negara, dan yang lebih substansial untuk dipersoalkan adalah bagaimana pemerintah mengelola relasi dengan kekuatan kapital besar. Rekam jejak PKS saat menjadi bagian pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono maupun di pemerintahan daerah menunjukkan bahwa partai ini tidak selalu menuruti kepentingan oligarki.
Kesalahpahaman kelima berkaitan dengan persepsi bahwa PKS tidak mampu bertahan sebagai oposisi sehingga memilih jalan pintas bergabung dengan koalisi. Menurut perspektif partai, pilihan antara oposisi dan koalisi bukanlah soal daya tahan, melainkan strategi perjuangan. Selama menjadi oposisi, hasil yang diraih PKS kerap dinilai tidak maksimal. Dengan berkoalisi, partai ini berharap memiliki akses langsung ke kekuasaan eksekutif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara lebih efektif.
Kesalahpahaman keenam menyangkut tuduhan kemunafikan terhadap PKS sebagai partai dakwah yang terjun ke politik kekuasaan. Sebagai partai yang lahir dari gerakan dakwah, PKS memang senantiasa membawa pesan keagamaan dalam aktivitas politiknya. Namun, menyematkan label munafik semata karena partai ini memilih berkoalisi dinilai sebagai pandangan yang tidak memiliki landasan argumentatif yang kuat.
Kesalahpahaman ketujuh adalah kritik terhadap kesediaan PKS menerima jatah kursi menteri. Dalam praktik demokrasi, pembagian kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari koalisi politik. Perlu dicatat bahwa PKS pernah menolak tawaran posisi menteri dari Jokowi di masa lalu. Penerimaan tawaran dari Prabowo saat ini dipandang sebagai kelanjutan alami dari aliansi politik yang telah lama dibangun kedua belah pihak.
Kesalahpahaman kedelapan adalah anggapan bahwa PKS tidak mampu memberikan kontribusi nyata saat memegang kekuasaan. Kinerja menteri-menteri dari PKS dalam pemerintahan sebelumnya justru menunjukkan sebaliknya. Sejumlah capaian konkret berhasil ditorehkan, dan pencapaian tersebut hanya dimungkinkan karena partai memiliki akses terhadap kekuasaan eksekutif.
Pada akhirnya, PKS merupakan partai yang dinamis dengan setiap keputusannya didasarkan pada kalkulasi politik yang terukur. Kritik dan pengawasan dari publik tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Namun, kritik tersebut idealnya dibangun di atas pemahaman yang utuh dan faktual, bukan sekadar asumsi atau informasi yang menyesatkan, agar dialog politik di Indonesia dapat berlangsung secara lebih konstruktif.
