Hasil survei terbaru dari YouGov terhadap 20.000 responden di Amerika Serikat menunjukkan pergeseran sentimen publik yang signifikan terhadap teknologi pengawasan. Sebanyak 46 persen responden kini menyatakan menentang keberadaan kamera pemantau pelat nomor otomatis di lingkungan mereka, sementara hanya 38 persen yang mendukung. Angka ini berbanding terbalik dibandingkan tahun lalu, ketika mayoritas warga masih mendukung implementasi teknologi tersebut demi alasan keamanan.
Penolakan publik ini dipicu oleh kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat serta lemahnya perlindungan data pribadi. Flock, perusahaan teknologi yang mengoperasikan lebih dari 120.000 kamera pemantau di AS, kini berada di bawah tekanan setelah sejumlah komunitas membatalkan kontrak mereka. Kritik dari organisasi sipil seperti ACLU memperkuat keraguan warga mengenai efektivitas kamera ini dalam meningkatkan rasa aman di ruang publik.
Fenomena ini membawa pesan penting bagi Indonesia yang saat ini tengah gencar memperluas jaringan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta kamera pengawas berbasis teknologi pengenalan wajah. Di tengah implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemerintah dan penyedia layanan keamanan publik di dalam negeri dituntut untuk lebih proaktif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan data.
Apabila digitalisasi sistem keamanan tidak diimbangi dengan jaminan privasi yang kuat, Indonesia berpotensi menghadapi resistensi sosial serupa. Penolakan dari masyarakat tidak hanya dapat menghambat efektivitas program penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga merugikan investasi infrastruktur teknologi yang telah dialokasikan oleh negara.
