Rencana pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini dinilai strategis untuk memperketat pengawasan higienitas makanan sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan di kalangan siswa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan pemetaan yang cermat terkait kesiapan fasilitas di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, tidak semua sekolah memiliki lahan atau ruangan yang memadai untuk dijadikan dapur umum.
Yahya menambahkan bahwa skema pembiayaan untuk dapur sekolah perlu dikaji secara mendalam. Ia optimistis bahwa opsi ini akan jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan dapur yang dikelola oleh pihak yayasan. Selain itu, keterlibatan aktif dari pihak sekolah dan orang tua murid diyakini dapat memperkuat pengawasan mutu makanan secara langsung.
Lebih lanjut, Yahya mengusulkan agar distribusi MBG diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera, khususnya sekolah negeri. Hal ini dirasa penting agar penyaluran anggaran negara tepat sasaran dan memberikan dampak sosial yang maksimal.
Wacana ini mengemuka setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan adanya sinyal dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang bagi opsi alternatif di luar Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPPG). Berdasarkan Perpres Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG, skema pelaksanaan saat ini memang masih terbatas pada SPPG, namun Presiden mempersilakan adanya kajian alternatif demi efektivitas program.
