Dalam pertemuan perdana Komite Pengarah Kementerian, jajaran pimpinan menegaskan komitmen kuat untuk menuntaskan agenda transformasi digital dan reformasi kelembagaan. Hingga akhir tahun 2025, kementerian tercatat telah merampungkan 155 dari total 188 tugas yang diberikan, sementara 33 tugas lainnya terus dikejar dengan tenggat waktu hingga 2026. Fokus utama saat ini terletak pada sinkronisasi 12 basis data nasional yang krusial bagi efisiensi sektor pertanian dan lingkungan.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah pembangunan basis data lahan nasional. Saat ini, terdapat tantangan besar dalam mengintegrasikan data dari lebih dari 100 juta bidang tanah di seluruh negeri. Menteri Tran Duc Thang menegaskan bahwa integrasi data lahan yang akurat merupakan fondasi utama bagi tata kelola sumber daya negara. Tanpa data yang valid, kebijakan strategis seperti pengalihan lahan, kompensasi, dan pemukiman kembali akan terhambat oleh inefisiensi birokrasi.

Wakil Menteri Tetap Trinh Viet Hung menekankan pentingnya disiplin kerja dan tanggung jawab administratif dalam mencapai target ini. Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kementerian akan menggencarkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pihak kepolisian, guna memastikan validitas data lahan dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2026.

Selain pembangunan basis data, kementerian juga tengah merombak kerangka hukum melalui Arahan Nomor 04/CT/DU. Langkah ini diambil untuk memangkas hambatan administratif dalam penelitian ilmiah dan inovasi teknologi. Dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan pengujian produk teknologi, kementerian berupaya menciptakan iklim riset yang lebih produktif dan berorientasi pada nilai ekonomi nyata.

Menteri Tran Duc Thang menutup pertemuan dengan memberikan penekanan khusus pada akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa setiap unit di bawah naungan kementerian wajib mengevaluasi efektivitas dari lebih dari 200 tugas yang sedang berjalan. "Kita tidak membutuhkan tugas yang hanya menyita waktu tanpa memberikan nilai tambah," ujarnya, sembari menegaskan bahwa kementerian tidak akan segan melakukan evaluasi kinerja terhadap individu maupun unit kerja yang gagal memenuhi target yang telah ditetapkan.