Mulai 21 Agustus mendatang, otoritas Vietnam resmi menerapkan dekret baru yang mengatur tata kelola bisnis toko bebas bea secara lebih komprehensif. Regulasi ini mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standar ketat terkait perpajakan, administrasi bea cukai, serta manajemen barang khusus agar selaras dengan hukum nasional yang berlaku.
Dalam peraturan ini, barang yang diperbolehkan untuk dijual mencakup produk impor sementara serta komoditas domestik yang telah memenuhi persyaratan ekspor. Setiap barang wajib disimpan dalam gudang khusus yang berada di bawah pengawasan langsung otoritas bea cukai untuk memastikan integritas barang sebelum sampai ke tangan konsumen.
Salah satu poin krusial adalah kewajiban pelabelan bagi produk tertentu. Produk tembakau, cerutu, serta minuman beralkohol seperti bir dan anggur, wajib ditempelkan stempel khusus bertuliskan "VIET NAM DUTY NOT PAID" dari Kementerian Keuangan. Pelabelan ini harus dilakukan sebelum barang dipajang di etalase maupun saat pengiriman langsung dari gudang.
Regulasi ini juga mengatur penanganan barang yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak layak konsumsi. Pelaku usaha diwajibkan menyusun laporan resmi yang diverifikasi otoritas bea cukai sebelum melaksanakan pemusnahan sesuai prosedur. Selain itu, manajemen sampel uji coba seperti parfum dan kosmetik harus dilaporkan secara terpisah guna menjaga transparansi inventaris.
Dari sisi transaksi, pemerintah menetapkan mata uang yang sah meliputi Dong Vietnam, Dolar AS, Euro, serta mata uang negara tetangga yang berbatasan langsung atau negara tujuan transit penerbangan. Akses pembelian tetap difokuskan kepada penumpang internasional dan diplomat, dengan prosedur ketat yang memerlukan validasi paspor serta dokumen perjalanan resmi untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan barang bebas bea di wilayah perbatasan maupun bandara.
