BANDA ACEH — Capaian jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Aceh yang telah menembus angka 95 persen mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kendati demikian, parlemen menekankan bahwa tingginya angka kepesertaan ini harus dibarengi dengan peningkatan mutu pelayanan medis yang nyata di lapangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh pada Rabu (22/7/2026). Perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa jaminan proteksi kesehatan yang luas akan sia-sia jika tidak ditunjang oleh kesiapan infrastruktur, ketersediaan obat-obatan, serta sebaran tenaga medis yang memadai.

Sri juga menyoroti sejumlah tantangan krusial di sektor kesehatan Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu-isu seperti angka stunting yang masih tinggi, tingkat kematian ibu dan bayi, imunisasi dasar yang belum merata bagi anak-anak (kategori zero dose), hingga eliminasi penyakit menular seperti tuberkulosis (TB) harus menjadi prioritas kebijakan daerah.

Menurutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku motor penggerak pengentasan stunting harus terus diperkuat perannya. Sinergi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif demi menekan angka tengkes di daerah.

Lebih lanjut, legislator tersebut meminta pemerintah daerah mempercepat optimalisasi operasional rumah sakit rujukan regional di Aceh. Pemerintah pusat kerap menyalurkan bantuan alat medis modern, namun efektivitas penggunaannya sering kali terkendala akibat minimnya dokter spesialis dan tenaga medis penunjang yang kompeten untuk mengoperasikannya.

Beralih ke sektor ketenagakerjaan, Sri memberikan catatan mengenai minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Aceh jika dibandingkan dengan sebaran industri lokal. Namun, ia mengapresiasi tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor formal di daerah tersebut yang kini telah mencapai kisaran 80 persen.

Sebagai penutup, Sri berharap agar temuan-temuan dari kunjungan kerja ini segera dievaluasi dan ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah demi mewujudkan keadilan sosial dalam bidang kesehatan serta perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Aceh.