Pemerintah Kota Probolinggo secara resmi memperluas fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui integrasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah strategis ini bertujuan untuk menggeser paradigma Posyandu yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor kesehatan menjadi pusat pelayanan publik yang komprehensif bagi seluruh warga.
Dalam sosialisasi yang berlangsung di Kantor Wali Kota Probolinggo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Fathur Rozy, menjelaskan bahwa cakupan baru Posyandu kini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga aspek ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis di tingkat kelurahan menjadi kunci utama dalam memberikan edukasi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk konkret dari penguatan keamanan lingkungan, Pemkot Probolinggo telah menyusun rencana strategis, termasuk reaktivasi pos keamanan lingkungan (poskamling) serta pemasangan 300 unit kamera pengawas di berbagai titik strategis. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung fungsi deteksi dini bagi Satlinmas terhadap potensi gangguan keamanan di wilayahnya.
Selain aspek keamanan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan serangkaian program pendukung, seperti penanganan anak putus sekolah, bantuan beasiswa bagi keluarga kurang mampu, serta layanan pemeriksaan kesehatan rutin setiap akhir pekan. Seluruh program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung visi pembangunan Probolinggo ke depan.
