TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama BPJS Kesehatan guna meningkatkan validitas data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan menerima layanan secara tepat dan tanpa hambatan administratif.
Upaya sinkronisasi data ini dibahas secara intensif dalam pertemuan koordinasi yang dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, di Tamiang Layang, Rabu (29/7/2026). Forum tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDSosPPKB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Inspektorat Daerah, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh dan Barito Timur.
Dalam arahannya, Ari Panan menekankan bahwa pemutakhiran data secara berkala adalah kunci keberhasilan program jaminan kesehatan di daerah. Keakuratan basis data kependudukan dinilai sangat krusial agar tidak memicu kendala pelayanan medis bagi warga di kemudian hari akibat ketidaksesuaian identitas atau status kepesertaan.
"Sinergi yang solid antara perangkat daerah dan BPJS Kesehatan wajib terus dijaga agar data JKN selalu mutakhir. Validasi yang kuat menjamin bahwa perlindungan kesehatan sosial ini benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan," tegas Ari Panan.
Pada kesempatan yang sama, pihak BPJS Kesehatan Muara Teweh memaparkan kondisi mutakhir kepesertaan JKN di Barito Timur. Pemantauan status aktif atau nonaktif para peserta kini kian dipermudah melalui pemanfaatan Web Portal PASTI JKN. Sistem digital ini membantu melacak segmentasi kepesertaan, mulai dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah, hingga peserta mandiri non-PBI.
Melalui integrasi teknologi dan penguatan koordinasi ini, Pemkab Barito Timur optimistis tata kelola data kesehatan daerah akan semakin transparan dan akuntabel. Langkah pemutakhiran ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses layanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Bumi Jari Janang Kalalawah.
