Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan oleh keluhan masyarakat yang terkejut setelah mendapati diri mereka terdaftar dalam kelompok Desil 9 atau Desil 10 pada data kesejahteraan sosial. Sebagian warga merasa klasifikasi tersebut tidak mencerminkan kondisi riil mereka yang masih menyewa rumah atau memiliki pendapatan pas-pasan sekitar Rp3 juta per bulan.
Menanggapi kebingungan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa angka desil bukanlah indikator tunggal dari besaran gaji bulanan seseorang. Sistem desil merupakan metode pemeringkatan kesejahteraan keluarga yang membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok dengan jumlah yang relatif sama, di mana Desil 1 menunjukkan tingkat kesejahteraan terendah dan Desil 10 berada di posisi tertinggi.
Penentuan posisi desil suatu keluarga tidak didasarkan pada batas nominal pendapatan tertentu. BPS menggunakan pendekatan multisektor yang mencakup berbagai variabel sosial ekonomi, seperti kondisi fisik bangunan tempat tinggal, kepemilikan aset rumah tangga, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, akses kesehatan, hingga karakteristik demografi anggota keluarga.
Dengan mekanisme tersebut, dua keluarga dengan pendapatan bulanan yang sama bisa saja berada pada kategori desil yang berbeda karena perbedaan aset atau tanggungan keluarga. BPS juga menegaskan bahwa Desil 10 tidak melulu berisi kelompok masyarakat super kaya, melainkan spektrum luas yang mencakup kelas menengah hingga atas. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau tidak memercayai tabel konversi gaji ke angka desil yang beredar tidak resmi di internet.
Bagi masyarakat yang menilai status desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi aktual, pemerintah menyediakan jalur sanggah. Pembaruan data mandiri dapat diajukan secara resmi melalui aplikasi Cek Bansos besutan Kementerian Sosial, atau dengan mendatangi langsung kantor kelurahan dan Dinas Sosial setempat untuk kemudian dilakukan proses verifikasi lapangan.
Masyarakat juga diminta waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa mengubah angka desil dengan imbalan uang. Semua proses pemutakhiran data bersifat gratis dan harus melewati sistem verifikasi berjenjang dari pemerintah daerah hingga pusat guna mencegah manipulasi data bantuan sosial.
Isu mengenai ketepatan desil ini menjadi kian krusial seiring dengan rencana pemerintah untuk membatasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema agar kelompok Desil 9 dan 10 diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, meski kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan sistem dan belum resmi diberlakukan dalam waktu dekat.
