Inspektorat Provinsi Kien Giang, Vietnam, resmi merekomendasikan penyelidikan hukum atas dugaan manipulasi klaim asuransi kesehatan di Rumah Sakit Umum Swasta Binh An dan Klinik Multispesialisasi Hanh Ngoc 2. Langkah tegas ini diambil setelah tim inspeksi menemukan indikasi kuat pemalsuan dokumen kontrak dan klaim fiktif yang merugikan dana jaminan sosial negara hingga miliaran Dong.

Audit menyeluruh yang berlangsung sejak 23 Januari hingga 14 April ini menyasar kepatuhan operasional, validitas kontrak asuransi, serta mekanisme pembayaran klaim medis. Berdasarkan data operasional periode 2023-2025, RS Binh An tercatat telah melayani ratusan ribu pasien, termasuk puluhan ribu pemegang kartu asuransi kesehatan nasional yang haknya diduga telah disalahgunakan demi keuntungan sepihak.

Temuan paling krusial dari investigasi ini adalah indikasi rekayasa dua adendum kontrak antara Badan Asuransi Sosial Provinsi Kien Giang dan RS Binh An. Dokumen yang ditandatangani secara mundur (backdate) pada Oktober 2023 tersebut diduga sengaja dibuat untuk melegitimasi klaim biaya perawatan rawat jalan pada hari libur dan akhir pekan yang mencapai lebih dari 9,9 miliar VND. Inspektorat menilai tindakan manipulasi tanggal ini memiliki implikasi pidana serius karena bertujuan mencairkan dana negara secara tidak sah.

Selain pemalsuan kontrak, kelalaian dalam proses verifikasi internal oleh Badan Asuransi Sosial setempat memicu pembayaran klaim ilegal sebesar 2,2 miliar VND di RS Binh An. Beberapa kejanggalan administrasi yang ditemukan meliputi klaim tindakan anestesi ganda oleh satu dokter pada waktu bersamaan, instruksi medis yang dikeluarkan saat dokter sedang cuti atau pelatihan, hingga pelanggaran prosedur keselamatan kebakaran di Klinik Hanh Ngoc 2.

Atas pelanggaran tersebut, pihak berwenang mendesak pengembalian dana penuh dari kedua fasilitas kesehatan ke kas negara, masing-masing sebesar 2,2 miliar VND dari RS Binh An dan 84 juta VND dari Klinik Hanh Ngoc 2. Inspektorat juga meminta evaluasi jabatan dan peninjauan tanggung jawab terhadap jajaran pimpinan jaminan sosial daerah yang lalai dalam mengawasi kontrak kemitraan ini.