Pemerintah Kota Jakarta Barat sukses menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dalam percepatan transformasi layanan publik digital. Melalui program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), wilayah ini berhasil menembus peringkat empat besar di Indonesia dan dianugerahi penghargaan prestisius Dukcapil Prima Awards 2026.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Senin (3/8/2026). Apresiasi ini menjadi pengakuan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendigitalisasi dokumen kependudukan.

Berdasarkan data hingga awal Agustus 2026, sebanyak 728.842 warga Jakarta Barat telah mengaktifkan akun IKD mereka. Jumlah ini mencakup 38,81 persen dari total 1.877.975 penduduk yang wajib memiliki KTP di wilayah tersebut, sehingga berhasil melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 30 persen. Keberhasilan tersebut menempatkan Jakarta Barat kokoh di jajaran sepuluh besar daerah dengan tingkat aktivasi IKD terbaik se-Indonesia.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif dalam menghadirkan administrasi kependudukan yang modern. Menurutnya, IKD bukan sekadar pengalihan kartu identitas fisik ke gawai pintar, melainkan sebuah langkah awal yang krusial untuk membangun sistem pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan responsif.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat, Gentina Arifin, mengungkapkan bahwa kesuksesan ini ditopang oleh strategi pelayanan jemput bola secara konsisten. Petugas aktif mendatangi pemukiman warga, area perkantoran, sekolah, hingga pusat perbelanjaan. Menatap sisa tahun 2026, Pemkot Jakarta Barat optimistis dapat mendongkrak capaian aktivasi IKD hingga menyentuh angka 50 persen.

Kinerja responsif jajaran Pemkot Jakarta Barat ini turut mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat, Umar Abdul Aziz. Ia menilai penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan publik serta tegas dalam menjaga kualitas pelayanan tanpa hambatan birokrasi.