Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memberikan pernyataan tegas terkait langkah Polri melakukan penggeledahan di 13 lokasi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi di lingkungan PLN. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang toleransi bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa memandang latar belakang institusi maupun posisi jabatan pelaku.
Djamari menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih terus menunjukkan komitmen serius dalam melakukan pembenahan di berbagai sektor. Ia memastikan bahwa penegakan hukum akan terus dijalankan secara profesional, transparan, dan independen demi memastikan keadilan bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, Menko Polkam mendorong penguatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, koordinasi antarlembaga penegak hukum yang solid merupakan kunci utama keberhasilan dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Ia meminta agar proses hukum ini diberikan ruang untuk berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Terkait maraknya pengungkapan kasus korupsi belakangan ini, Djamari menilai hal tersebut sebagai sinyal positif atas menguatnya komitmen negara dalam melakukan pembersihan. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi atau spekulasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta tetap memercayakan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum yang bekerja sesuai koridor undang-undang.
