Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam tata kelola pertanahan nasional. Melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam acara wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026), Sultan mengingatkan para lulusan bahwa penguasaan teknologi dan pemetaan teknis tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap dimensi sosial serta rasa keadilan di tengah masyarakat.
Dalam arahannya, Sri Sultan menekankan bahwa tanah bukan sekadar hamparan fisik atau dokumen administratif semata. Lebih dari itu, tanah merupakan ruang hidup, sumber pangan, serta pengikat identitas dan sejarah panjang suatu komunitas. Oleh karena itu, para insan pertanahan dituntut untuk tidak hanya cakap membaca koordinat peta, tetapi juga mampu memahami kondisi manusia yang hidup di atasnya.
Sultan juga menyoroti pentingnya merawat keanekaragaman kearifan lokal Nusantara dalam pengelolaan pertanahan. Berbagai filosofi daerah seperti Hamemayu Hayuning Bawana di Jawa, konsep Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, sistem subak berbasis Tri Hita Karana di Bali, hingga kepemilikan tanah ulayat di Indonesia Timur terbukti memiliki ikatan mendalam antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas. Kebijakan publik serta penerapan teknologi dinilai harus hadir secara presisi untuk menghormati nilai-nilai adat tersebut.
Menutup pesannya, Ngarsa Dalem mengimbau para wisudawan agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kaku. Setiap dokumen dan berkas yang diproses memiliki dampak langsung terhadap kehidupan serta kesejahteraan warga. Ilmu pertanahan, menurut Sultan, hadir untuk menjembatani antara ukuran fisik dan makna kehidupan, serta menjaga keselarasan antara sertifikat hukum dan martabat kemanusiaan.
