JAKARTA — Di balik kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, persoalan klasik berupa ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyoroti pentingnya reformasi tata kelola kesehatan agar mampu menjangkau seluruh pelosok negeri secara adil.
Ranny menegaskan bahwa esensi kemerdekaan sejati terletak pada hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurutnya, diskriminasi layanan medis akibat kendala geografis maupun status ekonomi tidak boleh lagi terjadi di era modern ini. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas medis yang layak, mudah diakses, dan terjangkau.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini juga menyoroti kondisi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Mereka kerap kali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat minimnya infrastruktur kesehatan penunjang serta keterbatasan jumlah dokter dan tenaga medis di wilayah mereka.
Guna mengatasi persoalan menahun ini, Ranny mendorong adanya kolaborasi yang lebih agresif antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Fokus utama harus diarahkan pada penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama serta pemerataan distribusi dokter spesialis ke wilayah-wilayah terpencil.
Bagi Ranny, pemenuhan hak kesehatan bukan sekadar program kerja seremonial, melainkan prasyarat mutlak dalam mencetak sumber daya manusia unggul demi menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Kemerdekaan yang sesungguhnya baru akan dirasakan secara nyata ketika setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke dapat berobat dengan mudah dan bermartabat.
