Proses hukum terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 Derajat Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) terus bergulir di persidangan. Dalam persidangan terbaru, tiga ahli yang dihadirkan memberikan pandangan hukum yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.
Para ahli yang terdiri dari pakar hukum keuangan negara dan auditor menjelaskan bahwa keputusan yang diambil saat itu merupakan langkah darurat yang sah. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menyelamatkan hak kelola slot orbit Indonesia yang terancam hilang, sehingga masuk dalam kategori diskresi demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
Lebih lanjut, ahli memaparkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan pengeluaran untuk mempertahankan aset strategis, bukan pemborosan yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, segala transaksi dan alokasi anggaran dalam proyek pengadaan ini dinilai memiliki dasar argumentasi yang kuat terkait pemenuhan kebutuhan pertahanan udara nasional.
Kesaksian dari ketiga ahli ini menjadi poin penting bagi majelis hakim dalam menilai substansi perkara secara objektif. Kelanjutan kasus ini terus mendapat perhatian publik mengingat dampaknya yang signifikan terhadap iklim pengadaan alutsista dan kepastian hukum di sektor pertahanan Indonesia.