Rangkaian safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke sejumlah daerah memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rachbini, menilai pergerakan politik ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat meningkatnya tensi politik di tingkat elite.
Didik menjelaskan bahwa aktivitas politik Jokowi yang dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke wilayah lain, berlangsung saat nilai tukar rupiah serta pasar modal tengah menghadapi tekanan. Menurutnya, langkah ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal persaingan politik baru menuju pemilu mendatang, yang dinilai dapat mengalihkan fokus pemerintah dari penanganan isu-isu ekonomi krusial.
Kritik keras juga diarahkan pada konsistensi Jokowi terhadap pernyataannya terdahulu yang mengaku ingin pensiun dan kembali ke kampung halamannya di Solo. Didik menilai, realitas manuver politik saat ini menunjukkan hal sebaliknya dan mengindikasikan adanya pergeseran dalam relasi koalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, gerakan politik yang dinilai terlalu dini ini dikhawatirkan dapat menjadi faktor penghambat bagi iklim investasi. Dalam perspektif ekonomi politik, ketidakpastian yang timbul dari persaingan elite berisiko menurunkan kepercayaan pelaku usaha serta pemilik modal untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia.
Padahal, dari sudut pandang fundamental, indikator ekonomi Indonesia seperti inflasi, cadangan devisa, dan neraca perdagangan saat ini berada dalam kondisi yang cukup terjaga. Didik menegaskan bahwa ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional kali ini justru lebih banyak dipicu oleh faktor non-ekonomi, khususnya dinamika politik yang kian memanas.
