Rencana pemogokan massal atau aksi "gembok dapur" nasional yang dilontarkan oleh asosiasi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi senjata makan tuan. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengingatkan bahwa langkah ekstrem ini berpotensi memicu desakan publik yang lebih luas untuk menghentikan program unggulan pemerintah tersebut secara permanen.
Menurut Jamiluddin, ancaman mogok operasional ini akan menjadi momentum yang dinanti-nantikan oleh kelompok-kelompok yang sejak awal menolak program inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sentimen negatif publik sebelumnya telah tereskalasi akibat beberapa insiden keracunan makanan yang dialami penerima manfaat serta isu hukum yang menjerat oknum pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Jika aksi mogok dapur ini benar-benar terealisasi dalam jangka waktu lama, jalannya program MBG dipastikan lumpuh. Kondisi tersebut diprediksi akan dimanfaatkan oleh kelompok oposisi sebagai dalih kuat untuk mendesak pemerintah agar menghentikan program dan mengalihkan alokasi anggarannya untuk sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti anggaran pendidikan serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebelumnya, Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis menyatakan kesiapan mereka untuk menutup operasional dapur secara nasional mulai 17 Agustus 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas pemutusan kerja sama sepihak oleh BGN. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan aksi ini merupakan respons atas lambatnya pembenahan tata kelola kemitraan yang dinilai merugikan para pelaku usaha.
