Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup tengah mengupayakan percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memangkas hambatan administratif yang selama ini dinilai membebani dunia usaha, sekaligus memperbarui mekanisme pengelolaan lingkungan agar lebih modern, fleksibel, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup, Le Cong Thanh, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini mengusung paradigma baru yang berfokus pada lima pilar utama: reformasi prosedur yang substantif, desentralisasi wewenang ke daerah, transformasi limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi, penguatan transformasi digital, serta peralihan dari tindakan remediasi pasif ke langkah pencegahan yang lebih proaktif.
Dalam konteks sektor energi, pemerintah mengusulkan pengecualian proyek eksplorasi minyak dan gas dari prosedur Penilaian Dampak Lingkungan (EIA). Usulan ini muncul sebagai respons atas keluhan pelaku industri terkait tumpang tindih regulasi antar-undang-undang yang kerap menghambat efisiensi operasional di lepas pantai. Dengan kebijakan ini, kewenangan penilaian dampak lingkungan diharapkan dapat disederhanakan melalui pendelegasian ke tingkat provinsi.
Selain penyederhanaan prosedur, pihak kementerian juga tengah meninjau penyesuaian parameter emisi agar lebih selaras dengan realitas operasional di lapangan, termasuk bagi pembangkit listrik. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak menurunkan standar perlindungan lingkungan. Pengetatan standar emisi dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga kualitas udara nasional di tengah transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Tim survei Komite Sains, Teknologi, dan Lingkungan mengapresiasi langkah inovatif ini. Reformasi yang tengah digodok tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif tanpa mengabaikan komitmen keberlanjutan. Seluruh masukan dari pemangku kepentingan, termasuk dari grup perusahaan energi negara, akan diintegrasikan untuk memastikan kerangka hukum yang disusun mampu menjawab tantangan nyata di sektor energi nasional.
