Pemerintah mendorong transformasi industri penyelenggaraan haji dan umrah nasional agar tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, melainkan juga berfokus pada keberlanjutan dan penguatan tata kelola. Langkah ini diharapkan mampu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui diversifikasi sektor bisnis pariwisata.
Imbauan tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) yang berlangsung di Kota Batu, Jawa Timur. Ia memperkenalkan paradigma baru bertajuk "Travel Beyond Profit".
Melalui konsep tersebut, Dahnil mengajak para pelaku usaha untuk membangun ekosistem bisnis yang berlandaskan amanah, integritas, profesionalisme, serta inovasi pelayanan. Menurutnya, potensi ekonomi sektor ini sangat besar jika dikelola secara akuntabel demi kemaslahatan jemaah dan masyarakat luas.
Selain perbaikan manajemen korporasi, Dahnil menekankan pentingnya edukasi jemaah melalui bimbingan manasik yang berkualitas. Edukasi yang baik dinilai menjadi kunci utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara khusyuk, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Pemerintah juga menyoroti peluang kolaborasi baru melalui konsep pariwisata dua arah (two-way tourism) antara Indonesia dan Arab Saudi. Selama ini, interaksi kedua negara didominasi oleh keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Pemerintah ingin ke depan, agen perjalanan lokal juga mampu menarik wisatawan asal Arab Saudi untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata unggulan di tanah air.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Umum ASPHIRASI, Amaludin Wahab, menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Pihaknya siap meningkatkan kompetensi anggota dan menerapkan tata kelola bisnis yang transparan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Senada, Sekjen ASPHIRASI, Retno Anugerah Andriyani, menambahkan bahwa Mukernas III ini akan menjadi pijakan organisasi dalam menyusun program kerja berbasis profesionalisme dan kemitraan erat dengan pemerintah.
