Menyikapi dinamika politik nasional yang kian menghangat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember mengambil langkah taktis dengan memperluas ruang komunikasi bagi masyarakat. Langkah ini ditempuh guna meminimalisasi imbas negatif gejolak politik pusat terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat daerah.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jember, Mochammad Hafidi, mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak nyata yang mulai dirasakan masyarakat daerah akibat ketegangan politik di Jakarta. Ia menegaskan komitmen legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan demi menjaga kesejahteraan warga Jember di tengah situasi yang tidak menentu ini.
Saluran komunikasi kini dibuka lebar melalui berbagai jalur, baik secara langsung di kantor DPRD Kabupaten Jember maupun lewat sekretariat DPC PKB. Melalui wadah ini, warga dipersilakan menyalurkan kritik, saran, maupun aduan konkret terkait pelayanan publik dan pembangunan daerah secara inklusif.
Mengingat populasi Jember yang mencapai 2,6 juta jiwa dengan keberagaman kebutuhan, Hafidi menyatakan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan. Oleh karena itu, pihaknya akan menerapkan skala prioritas dengan fokus utama pada sektor-sektor vital yang menyentuh masyarakat luas, khususnya layanan kesehatan gratis dan akses pendidikan yang merata.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB mengundang berbagai elemen masyarakat—mulai dari akademisi, tokoh agama, aktivis pemuda, hingga komunitas lokal—untuk terlibat aktif dalam dialog terbuka. Evaluasi kinerja kedewanan juga akan dilakukan secara berkala guna memastikan setiap aspirasi tidak sekadar ditampung, melainkan dikonversi menjadi kebijakan daerah yang solutif.
