BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan program Layanan Ujung Negeri (LANURI) guna memperluas jangkauan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang bermukim di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Inisiatif ini menjadi bagian strategis dari agenda 'Quick Wins' 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, yang bertujuan menghapus batasan geografis dalam akses layanan kesehatan.
Peluncuran yang dilaksanakan serentak pada Senin (13/7/2026) di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia ini mengintegrasikan dua pendekatan utama: layanan digital melalui Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta sistem jemput bola lewat BPJS Keliling. Dengan metode ini, masyarakat tidak lagi terbebani kewajiban mendatangi kantor cabang untuk sekadar melakukan pemutakhiran data atau mendapatkan informasi kepesertaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa kehadiran LANURI merupakan jawaban atas tantangan aksesibilitas di pelosok negeri. Sebanyak 379 titik telah difungsikan untuk akses digital VIOLA, sementara 179 titik lainnya difokuskan pada mobilitas petugas BPJS Keliling. Inovasi ini menyasar segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang kerap mengalami kendala infrastruktur dalam mendapatkan pelayanan administrasi.
Demi memperkuat ekosistem layanan, BPJS Kesehatan menggandeng berbagai instansi lintas sektoral. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Koperasi, layanan VIOLA kini mulai memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai hub akses internet di puluhan ribu desa. Selain itu, dukungan TNI melalui penguatan sarana kesehatan dan mobilisasi personel Babinsa turut menjadi tulang punggung dalam menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan.
Sinergi ini juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperluas edukasi JKN melalui Pos Bantuan Hukum dan kegiatan pemberdayaan UMKM. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan mencatat realisasi program Quick Wins telah mencapai 91,53 persen, mencerminkan komitmen nyata dalam menghadirkan layanan publik yang berorientasi pada masyarakat dan berbasis kolaborasi lintas kementerian.
