Pemerintah Indonesia tengah menggenjot penyelesaian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan menargetkan sebanyak 40.000 unit dapat beroperasi penuh mulai Oktober 2026. Fokus strategis ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai langkah konkret untuk memperkuat perekonomian di tingkat akar rumput.
Berbicara seusai agenda koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Makassar, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pihaknya telah menyelaraskan kebijakan antar kementerian untuk memastikan target ini tercapai. Meskipun rencana awal mencakup jumlah yang lebih besar, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan kualitas dan keberlangsungan operasional sebanyak 40.000 unit pada fase pertama ini.
Kehadiran KDMP diproyeksikan menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat pedesaan. Melalui koperasi ini, pemerintah berencana menyalurkan berbagai bantuan secara lebih efisien, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan alat mesin pertanian, hingga penyediaan kebutuhan pokok seperti pupuk dan gas subsidi. Selain itu, KDMP juga akan memfasilitasi transaksi pembayaran digital seperti listrik dan telepon.
Lebih jauh, koperasi ini diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai offtaker yang menyerap hasil panen petani dan nelayan dengan harga yang adil. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, para produsen lokal diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih layak atas hasil jerih payah mereka.
Sementara itu, menanggapi implementasi di daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti instruksi pemerintah pusat. Saat ini, persiapan manajerial dan pembentukan kepengurusan di tingkat daerah terus dimatangkan, dengan catatan sebanyak 3.059 pengurus telah siap menjalankan operasional di 24 kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Selatan.
