Pemerintah terus menggenjot efisiensi birokrasi melalui perampingan aturan yang menghambat iklim investasi. Berdasarkan data terbaru per 13 Juni 2026, sebanyak 697 prosedur administratif telah resmi dihapuskan, sementara 673 prosedur lainnya disederhanakan. Langkah ini diiringi dengan penghapusan 1.754 persyaratan bisnis yang dinilai tidak relevan lagi dengan kebutuhan era digital.
Implementasi kebijakan ini merujuk pada serangkaian resolusi pemerintah yang bertujuan melakukan restrukturisasi pemrosesan data berbasis digital. Fokus utamanya adalah membatasi kewenangan kementerian dalam menangani prosedur administratif hingga maksimal 30% dari total beban kerja. Transformasi ini diproyeksikan mampu mengurangi durasi pemrosesan dan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha hingga 50% dibandingkan capaian tahun 2024.
Hasil reformasi menunjukkan dampak signifikan pada efisiensi waktu, di mana total waktu pemrosesan berhasil dipangkas hingga 53% atau setara dengan penghematan waktu 51.247 hari kerja. Selain itu, langkah strategis ini diprediksi memberikan dampak ekonomi langsung dengan potensi penghematan biaya kepatuhan mencapai 23 triliun VND setiap tahunnya.
Dalam upaya keberlanjutan, pemerintah telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera menyelesaikan penyesuaian terhadap 312 dokumen hukum, yang mencakup undang-undang, dekrit, hingga surat edaran. Seluruh rangkaian penyederhanaan regulasi ini ditargetkan tuntas sebelum 1 Maret 2027 guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan transparan.
Di tingkat daerah, reformasi ini juga mulai membuahkan hasil dengan penyederhanaan ratusan prosedur layanan publik. Langkah ini dipandang sebagai instrumen krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional jangka menengah, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam melayani kebutuhan warga serta komunitas bisnis secara lebih efektif.
