Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah strategis untuk mengatasi krisis air bersih pascabencana gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya pemulihan ini mencakup pemetaan potensi air tanah hingga opsi pemanfaatan teknologi desalinasi guna memastikan pasokan air bersih bagi warga terdampak.
Menteri PU, Dody Hanggodo, meninjau langsung kerusakan infrastruktur di Pulau Palue pada Senin (24/8/2026). Dalam peninjauan yang didampingi oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, Menteri PU memeriksa sejumlah fasilitas publik, akses jalan, tanggul pantai yang rusak, serta titik-titik longsor akibat guncangan gempa.
Sebagai langkah awal penanganan krisis air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II diinstruksikan segera melakukan survei geolistrik untuk mendeteksi sumber air tanah di pulau tersebut. Jika potensi air bawah tanah teridentifikasi, Kementerian PU akan segera melakukan pengeboran yang dilengkapi sistem penyaringan agar air layak dikonsumsi masyarakat.
Selain mengandalkan sumur bor, opsi teknologi desalinasi air laut juga disiapkan sebagai alternatif jika cadangan air tanah tidak mencukupi. Terkait rencana ini, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk merancang sistem pengolahan air bersih yang efektif.
Penanganan pascabencana di wilayah pesisir Sikka ini juga menyasar ancaman abrasi pantai yang membahayakan permukiman dan fasilitas publik. Kementerian PU tengah merancang pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi bangunan vital, termasuk kantor kecamatan setempat, dari terjangan gelombang.
Menteri Dody menegaskan bahwa rekonstruksi infrastruktur di Pulau Palue akan mengedepankan standar bangunan tahan gempa guna meminimalisasi risiko bencana di masa depan. Proses pembangunan kembali ini juga akan melibatkan masyarakat lokal lewat program padat karya, dengan dukungan dari personel TNI dan Polri.
