Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mendesak BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bergerak cepat dalam menjamin pelayanan kesehatan serta keamanan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Ruteng, NTT, pada Jumat (21/8/2026).
Putih menekankan bahwa keselamatan dan pemulihan kesehatan para korban bencana harus menjadi prioritas utama. Dalam situasi darurat seperti ini, ia meminta agar prosedur pelayanan medis dipermudah dan dibebaskan dari segala bentuk kendala administratif, termasuk masalah tunggakan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk mengantisipasi hambatan di lapangan, BPJS Kesehatan diminta segera membuka saluran pengaduan khusus di lokasi bencana. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi penanganan medis, baik di rumah sakit rujukan, posko pengungsian, maupun rumah sakit lapangan yang didirikan untuk para korban gempa.
Tidak hanya aspek pelayanan medis, legislator dari Fraksi Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk. Putih mendorong Dinas Kesehatan setempat berkolaborasi aktif dengan BPOM untuk menyaring secara ketat kualitas obat-obatan serta bahan pangan yang disalurkan kepada warga terdampak.
Lebih lanjut, Putih mengingatkan BPOM untuk melakukan pemantauan berkala terhadap higienitas dapur umum di wilayah pengungsian. Menurutnya, standar kebersihan dalam pengolahan makanan di tengah situasi darurat tidak boleh diabaikan demi mencegah timbulnya masalah kesehatan baru bagi para pengungsi.
