Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen penuh merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merombak sistem pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Fokus utama transformasi ini adalah menghadirkan efisiensi nyata bagi masyarakat, terutama dalam memangkas alur birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan membebani.
Langkah ini merespons pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR/DPD RI. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti digitalisasi perlindungan sosial sebagai pilar penting transformasi pelayanan. Melalui integrasi data, proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial (bansos) yang semula memakan waktu hingga ratusan hari kini dapat dirampungkan hanya dalam beberapa menit.
Saat ini, digitalisasi bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diuji coba di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Sebanyak lebih dari 3 juta keluarga telah terintegrasi dalam sistem baru ini, dengan target perluasan nasional mencapai 49 juta keluarga demi mewujudkan agenda Pro Rakyat Sejahtera (Pro Kesra) Terintegrasi.
Presiden menegaskan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat kecil. Ia menyatakan bahwa warga kurang mampu tidak boleh lagi dibebani biaya administrasi hanya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Selain itu, penyerahan berkas yang berulang-ulang untuk data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara harus segera dihentikan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa esensi dari transformasi digital adalah penyederhanaan akses. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen fisik ke sistem komputer, melainkan memotong rantai birokrasi, menghemat pengeluaran masyarakat, serta menghilangkan beban administratif yang tidak perlu.
Sebelum sistem digital ini diterapkan, warga kurang mampu rata-rata harus merogoh kocek hingga Rp150 ribu untuk keperluan transportasi, fotokopi berkas, hingga kehilangan waktu kerja hanya demi mendaftar bantuan. Kehadiran platform digital memangkas seluruh pengeluaran tersebut menjadi nol rupiah sekaligus mengeliminasi duplikasi data.
Guna menyokong misi ini, Kemkomdigi terus memperkuat keandalan infrastruktur dan keamanan ekosistem digital nasional. Meutya memastikan perluasan konektivitas akan terus dikejar agar manfaat digitalisasi pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
