Departemen Pajak secara resmi menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kota untuk melancarkan kampanye besar-besaran bertajuk "Pembersihan Nomor Identifikasi Pajak - Menghilangkan Hambatan dalam Bisnis". Inisiatif strategis ini bertujuan untuk merapikan data wajib pajak, memastikan efisiensi pengelolaan, serta meningkatkan transparansi dalam ekosistem investasi nasional.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 18 serta koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Keuangan dan pihak kepolisian. Fokus utama kampanye ini adalah memproses ratusan ribu entitas bisnis yang telah berhenti beroperasi namun masih memiliki nomor identifikasi pajak aktif, serta perusahaan yang tidak lagi ditemukan di alamat domisili terdaftar.
Pemerintah menargetkan penyelesaian prosedur administratif bagi sekitar 291.962 perusahaan yang belum tuntas melakukan pembubaran, serta menindak tegas 325.500 unit usaha yang tidak aktif melalui pencabutan Sertifikat Pendaftaran Usaha. Tenggat waktu yang diberikan sangat ketat, dengan mayoritas proses penindakan harus diselesaikan paling lambat pertengahan Juli 2026.
Sebagai bentuk transparansi kepada publik, otoritas pajak diwajibkan untuk mempublikasikan daftar entitas yang tidak mematuhi aturan melalui portal elektronik resmi maupun papan pengumuman kantor wilayah. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka tunggakan pajak dan memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Direktur Departemen Pajak menekankan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan tugas politik yang krusial. Selain untuk membenahi manajemen internal, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen internasional Vietnam dalam pertukaran informasi perpajakan serta upaya memperkuat iklim bisnis yang lebih sehat dan terpercaya bagi para investor.
