Komitmen korporasi terhadap isu lingkungan dan sosial kini tidak lagi sekadar menjadi pemanis dalam laporan tahunan. Di tengah sorotan global terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG), tata kelola perusahaan (corporate governance) muncul sebagai pilar penentu apakah janji-janji hijau tersebut benar-benar diimplementasikan atau hanya berakhir sebagai dokumen hubungan masyarakat semata.
Korelasi erat antara manajemen internal dan keterbukaan informasi ini diperkuat oleh kajian bertajuk Corporate Governance and Sustainability Reporting: A Systematic Literature Review (2023). Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan oleh dewan direksi, komisaris, serta komite audit berkontribusi signifikan dalam menghasilkan laporan keberlanjutan yang transparan. Perusahaan dengan sistem pengawasan internal yang mapan terbukti lebih konsisten memaparkan data lingkungan dan sosial secara objektif.
Di Indonesia sendiri, kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report) telah diatur secara resmi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 yang kemudian diperkuat oleh SEOJK Nomor 16/2021. Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik untuk melaporkan dampak operasional mereka terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan merujuk pada standar global seperti Global Reporting Initiative (GRI).
Sebuah riset lintas negara pada tahun 2025 bertajuk Does Corporate Governance Affect the Environmental, Social and Governance Disclosure? mengonfirmasi bahwa tata kelola yang kuat meminimalkan risiko manipulasi informasi atau pencitraan hijau (greenwashing). Ketika mekanisme pengambilan keputusan berjalan akuntabel, investor dan publik mendapatkan jaminan bahwa klaim keberlanjutan yang disajikan memiliki basis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Secara praktis, aspek tata kelola yang wajib diungkap dalam laporan keberlanjutan mencakup struktur kepemimpinan, pembagian peran dewan komisaris dan direksi, mitigasi risiko non-keuangan (seperti perubahan iklim), hingga penegakan kode etik bisnis. Keberadaan komite ESG khusus dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) menjadi bukti konkret bahwa isu keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam jantung pengambilan keputusan strategis korporasi.
Kendati demikian, mengintegrasikan tata kelola ke dalam pelaporan keberlanjutan bukanlah perkara mudah. Laporan bertajuk Sustainable Accounting and Environmental, Social, and Governance (ESG) Reporting: Challenges and Implementation in Indonesian Companies (2025) mengungkapkan bahwa banyak korporasi di tanah air masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur data, lemahnya koordinasi lintas divisi, serta dinamisnya perkembangan standar global seperti IFRS S1 dan IFRS S2.
Pada akhirnya, laporan keberlanjutan yang kredibel harus mencerminkan sinergi antara tindakan nyata di lapangan dengan sistem pengawasan yang ketat. Tanpa fondasi tata kelola yang kokoh, upaya mitigasi dampak lingkungan dan sosial akan kehilangan arah, konsistensi, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
