Muhammadiyah menegaskan posisinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak terlibat dalam politik praktis kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Haedar Nashir, organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini tetap konsisten menjaga khittah untuk tidak bertransformasi menjadi partai politik. Kendati demikian, kiprah Muhammadiyah dalam panggung sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ormas Islam ini tidak pernah sepenuhnya absen dari dinamika politik nasional.
Politik yang dimainkan Muhammadiyah bukanlah perebutan kekuasaan atau kursi pemerintahan, melainkan politik kebangsaan atau yang sering disebut sebagai politik tingkat tinggi (high politics). Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah berupaya memengaruhi arah kebijakan negara agar tetap selaras dengan cita-cita kemerdekaan, menjaga kemaslahatan rakyat, serta menyuarakan keadilan sosial secara objektif.
Di era kepemimpinan Haedar Nashir, peran tersebut diwujudkan secara konsisten melalui dakwah kemasyarakatan dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Langkah ini menempatkan Muhammadiyah sebagai kekuatan moral penyeimbang yang independen, guna memastikan bahwa suara kritis organisasi tetap murni demi kepentingan bangsa tanpa terikat oleh kepentingan politik elektoral pragmatis.
