Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melayangkan kritik tajam terhadap mentalitas feodal yang dinilai masih menjangkiti lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, Bandung, ia secara terbuka meminta para pejabat untuk lebih peka sosial dengan tidak menuntut kenaikan tunjangan maupun fasilitas di tengah keterbatasan yang masih dihadapi masyarakat.
Dedi menegaskan bahwa tuntutan penambahan fasilitas pribadi sangat mencederai rasa keadilan publik. Menurutnya, alokasi anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar, bukan untuk menyokong gaya hidup mewah para pemangku kebijakan yang fasilitasnya dinilai sudah lebih dari cukup.
Sebagai langkah nyata, ia menginstruksikan penataan ulang sistem keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia meminta pengadaan barang-barang yang tidak mendesak, seperti kendaraan dinas baru, renovasi rumah dinas secara berlebihan, hingga pembelian pakaian dinas mewah segera ditangguhkan demi dialihkan ke program peningkatan kesejahteraan warga.
Lebih lanjut, ia menyoroti inefisiensi anggaran yang kerap habis untuk kegiatan seremonial dan rutinitas birokrasi yang minim dampak nyata. Ia mencontohkan pengeluaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat mahal, hingga pembaruan perangkat teknologi kerja seperti laptop dan layar digital yang dilakukan hampir setiap tahun tanpa adanya urgensi yang jelas.
Ia memperingatkan bahwa budaya feodalisme di mana pejabat ingin dihormati secara berlebihan sementara rakyatnya tetap hidup dalam kesusahan harus segera dihentikan. Dedi berharap seluruh jajaran birokrasi dapat bertransformasi menjadi pelayan publik yang sesungguhnya dan berfokus pada program nyata seperti jaminan kesehatan merata serta akses pendidikan 12 tahun bagi seluruh warga Jawa Barat.
