Hubungan antara dua otoritas tertinggi sepak bola dunia kini berada di titik nadir. Asosiasi Sepak Bola Uni Eropa (UEFA) secara resmi melayangkan desakan agar Presiden FIFA, Gianni Infantino, segera meletakkan jabatannya. UEFA bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum untuk melengserkan Infantino jika ia menolak mundur secara sukarela.
Ketegangan ini memuncak setelah kegagalan proyek komersialisasi Piala Dunia yang diinisiasi oleh Infantino. Rencana penjualan sebagian hak komersial turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut kepada investor swasta melalui proyek "Fifa Forward Enterprise" memicu gelombang protes global. Kebijakan sepihak ini dinilai melanggar Pasal 10.3 regulasi internal FIFA yang mewajibkan presiden menjaga integritas serta nama baik organisasi.
Persoalan ini bukan satu-satunya pemicu kemarahan UEFA dan anggotanya. Dalam 20 bulan terakhir, kepemimpinan Infantino terus disorot akibat berbagai keputusan kontroversial tanpa konsensus. Beberapa di antaranya meliputi pemberian penghargaan perdamaian kepada tokoh politik secara subjektif, perubahan regulasi laga seperti aturan jeda minum paksa, percepatan proses bidding Piala Dunia 2034, hingga wacana ekspansi turnamen menjadi 64 tim.
Dipimpin oleh Aleksander Ceferin, UEFA sempat mengancam akan memboikot turnamen internasional di masa mendatang jika FIFA tidak memulihkan transparansi tata kelolanya. Tekanan diplomasi yang masif akhirnya memaksa Infantino membatalkan proyek komersial tersebut pada 1 Agustus 2026. Namun, langkah mundur ini dianggap terlambat bagi para petinggi sepak bola Eropa yang menilai kepercayaan publik terhadap FIFA telah runtuh.
Saat ini, sejumlah asosiasi anggota mulai bergerak untuk menarik kembali surat dukungan pencalonan ulang bagi Infantino sebagai bentuk mosi tidak percaya secara de facto. Di saat yang sama, UEFA dilaporkan tengah merancang skema distribusi keuangan mandiri yang baru serta menggodok nama kandidat alternatif demi memulihkan kredibilitas kepemimpinan sepak bola dunia.
