SLEMAN – Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas menekankan krusialnya integrasi teknologi geospasial dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai ancaman wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 072/Pamungkas, Kolonel Inf Teguh Wiratama, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Depok, Sleman, pada Rabu (22/7/2026).
Diskusi bertema "Optimalisasi Teknologi Geospasial Guna Memantapkan Sistem Peringatan Dini Terhadap Potensi Ancaman Negara" ini dipimpin oleh Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi. Kegiatan strategis ini bertujuan menghimpun rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk diserahkan langsung kepada Presiden RI guna memperkokoh pertahanan nasional.
Kolonel Inf Teguh Wiratama memaparkan bahwa wilayah kerja Korem 072/Pamungkas yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan eks-Karesidenan Kedu memiliki karakteristik kerawanan yang kompleks. Selain ancaman bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan tsunami, wilayah ini juga menghadapi tantangan keamanan asimetris berupa konflik sosial, kriminalitas jalanan, hingga penyebaran paham radikal.
Untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Korem 072/Pamungkas memadukan kekuatan teritorial dengan teknologi spasial. Langkah konkret yang telah dioptimalkan meliputi pembuatan Peta Kerawanan Sosial dan Demografi, Peta Titik Rawan Kriminalitas, serta Peta Jalur Evakuasi Cepat untuk situasi darurat.
Lebih lanjut, Kasrem mengusulkan pentingnya sinergi lintas sektoral melalui standardisasi data spasial dan pembangunan pusat data terpadu. Menurutnya, kolaborasi berbagi data ini sangat penting agar proses pengambilan keputusan di saat krisis dapat berjalan lebih cepat dan presisi demi keselamatan masyarakat.
Selain pihak TNI, FGD ini juga menghadirkan akademisi dan praktisi penanggulangan bencana. Salah satu gagasan menarik datang dari Guru Besar Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. rer. nat. Muh. Aris Marfai, yang mengusulkan Yogyakarta sebagai Living Laboratory Spasial Nasional karena memiliki kelengkapan karakteristik geografis dan potensi multi-bencana yang ideal untuk percontohan tata kelola geospasial nasional.
Pertemuan ilmiah ini menyepakati bahwa pemanfaatan data geospasial harus bertransformasi menjadi "intelijen data" yang bersifat seketika (real-time). Di samping itu, disepakati pula pentingnya menjaga keseimbangan antara asas keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap kerahasiaan objek vital militer serta keamanan negara.
