Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat atau status desil kini tidak hanya mengandalkan hasil wawancara langsung di lapangan. Integrasi data sektoral, termasuk kapasitas daya dan konsumsi listrik harian dari PLN, menjadi variabel penting dalam menentukan posisi kesejahteraan warga pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto, menjelaskan bahwa pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10 diproses secara otomatis oleh sistem menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Tingkatan desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 mewakili kelompok dengan kesejahteraan tertinggi. Sistem ini mengukur kondisi sosial ekonomi menggunakan 41 variabel objektif guna meminimalisasi subjektivitas penilaian.
Perubahan status desil ini bersifat dinamis karena basis data terus diperbarui secara berkala. Selain bersumber dari pendataan lapangan seperti Regsosek dan P3KE, DTSEN juga menyerap data administratif dari berbagai lembaga negara. Perubahan daya listrik atau fluktuasi konsumsi listrik rumah tangga secara otomatis akan terekam oleh sistem dan berpotensi mengubah posisi desil seseorang secara relatif dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat lainnya.
Menanggapi kekhawatiran warga mengenai potensi kesalahan pemeringkatan, pihak BPS mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan saat pendataan. Pengisian puluhan variabel secara akurat berdasarkan kondisi riil di lapangan sangat krusial agar program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
