Jakarta – Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) menggelar seminar seri perdana bertajuk “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo” di Menara UNAS, Ragunan, Selasa (7/7/2026). Forum ini menjadi ruang dialog ilmiah bagi para pakar untuk membedah posisi strategis Indonesia di tengah konstelasi ketegangan internasional yang kian dinamis.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik UNAS, Associate Professor Dr. T.B. Masa Djafar, M.Si., menyatakan bahwa seminar ini merupakan komitmen kampus dalam menjaga tradisi berpikir kritis. Ia menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan analisis objektif berbasis data mengenai potensi ancaman global terhadap stabilitas pemerintahan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan.
“Kami ingin menjaga semangat tradisi intelektual yang kritis, sebagaimana warisan pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Diskusi ini tidak memihak, melainkan wadah untuk menguji apakah negara kita cukup tangguh menghadapi tantangan geopolitik global dan bagaimana implikasinya terhadap demokrasi kita,” ujar Masa Djafar.
Keynote speaker Dr. Fuad Bawazier menyoroti pentingnya memperkuat fondasi ekonomi domestik di tengah turbulensi perdagangan dan ketidakpastian harga energi global. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alam serta bonus demografi dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif untuk memitigasi dampak tekanan dari luar negeri.
Senada dengan hal tersebut, pakar lainnya seperti Prof. Dr. Makarim Wibisono dan Prof. Drs. Rusman Ghazali menyoroti perlunya konsolidasi politik dan reformasi birokrasi. Mereka mendiskusikan konsep "Prabowonomics" sebagai upaya memadukan mekanisme pasar dengan peran negara yang kuat guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dari sisi keamanan, Dr. Sri Radjasa Chandra dan Dr. Selamat Ginting, M.I.Kom., memberikan peringatan mengenai ancaman non-konvensional atau hybrid warfare. Mereka menekankan bahwa di era digital ini, stabilitas nasional sangat bergantung pada keamanan siber, efektivitas komunikasi publik, serta kemampuan pemerintah dalam menangkal disinformasi yang berpotensi memicu ketegangan sosial.
Seminar ini menutup rangkaian perdananya dengan harapan bahwa hasil kajian mendalam dari para akademisi UNAS dapat menjadi kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan publik. Kedepannya, program studi ini berkomitmen untuk menjadikan forum tersebut sebagai agenda berkelanjutan guna merespons berbagai isu strategis kebangsaan.
