Hamas telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pembubaran pemerintahan sipilnya di Jalur Gaza, mengakhiri kekuasaan yang telah mereka pegang selama hampir 19 tahun. Seluruh kewenangan administratif kini dialihkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan transisi teknokratis yang dibentuk di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.
Ismail al-Thawabta, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, memastikan bahwa proses transisi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Para staf teknis dan pegawai negeri di lapangan tetap akan menjalankan tugas mereka, namun kini berada di bawah naungan struktur administratif NCAG yang baru. Langkah ini diyakini sebagai tindak lanjut dari poin-poin kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan memulihkan stabilitas wilayah tersebut.
NCAG sendiri dirancang sebagai pemerintahan sementara yang netral, dengan fokus utama pada pemulihan sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih. Meski demikian, operasional NCAG saat ini masih terkendala akses masuk ke Jalur Gaza akibat kebijakan otoritas Israel, sehingga koordinasi masih dilakukan secara jarak jauh dari Kairo, Mesir.
Terkait aspek keamanan, NCAG direncanakan membentuk kesatuan kepolisian terpadu yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Namun, posisi Hamas yang tetap memegang kendali atas aset militer mereka memicu skeptisisme dari pihak Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan keraguannya terhadap langkah tersebut dan tetap menuntut demiliterisasi total di wilayah Gaza.
Sementara itu, para analis politik melihat manuver Hamas ini sebagai upaya strategis untuk menunjukkan komitmen terhadap proses perdamaian di mata pemerintahan Amerika Serikat. Meski terjadi pergeseran administrasi, situasi di lapangan masih dipenuhi ketidakpastian seiring dengan masih berlangsungnya operasi militer dan negosiasi diplomatik yang alot mengenai masa depan rekonstruksi Gaza.
