Pemerintah Vietnam tengah menggodok langkah besar untuk menyederhanakan iklim investasi di sektor teknologi. Menteri Sains dan Teknologi, Vu Hai Quan, mempresentasikan rancangan undang-undang (RUU) baru di hadapan Komite Tetap Majelis Nasional. RUU tersebut mengusulkan amandemen terhadap empat regulasi krusial: UU Frekuensi Radio, UU Telekomunikasi, UU Transaksi Elektronik, dan UU Transfer Teknologi.
Langkah progresif ini menargetkan penghapusan dua prosedur administratif utama serta pengurangan 47 persyaratan bisnis. Selain itu, draf regulasi baru tersebut juga akan menyederhanakan empat ketentuan serta menyesuaikan tiga syarat usaha lainnya guna meringankan beban kepatuhan bagi para pelaku industri.
Dalam pemaparannya, Menteri Vu Hai Quan menjelaskan bahwa revisi UU Frekuensi Radio difokuskan pada pemangkasan birokrasi izin frekuensi untuk menekan biaya operasional pelaku usaha, tanpa mengabaikan pengawasan negara. RUU ini juga membuka ruang bagi perusahaan negara di sektor pertahanan dan keamanan untuk memanfaatkan pita frekuensi secara khusus. Sementara itu, regulasi telekomunikasi dan transaksi elektronik akan dibersihkan dari persyaratan usang demi menyelaraskan sistem dengan dinamika era digital.
Di sisi lain, amandemen UU Transfer Teknologi memberikan wewenang lebih luas kepada Menteri Sains dan Teknologi dalam merumuskan kebijakan impor teknologi dan inovasi pasar. Langkah desentralisasi ini diharapkan mampu memangkas waktu birokrasi dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap perkembangan teknologi modern.
Menanggapi draf tersebut, Ketua Komite Sains, Teknologi, dan Lingkungan Majelis Nasional, Nguyen Thanh Hai, memberikan apresiasi atas persiapan regulasi yang dinilai matang. Kendati demikian, komite memberikan catatan kritis agar pemerintah memperketat mekanisme pengawasan pasca-persetujuan sebagai kompensasi dari pelonggaran izin di awal. RUU sapu jagat sektor teknologi ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan sidang Majelis Nasional pada awal Agustus mendatang.
