Dalam upaya mempercepat pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong para pelaku usaha di sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), ritel, serta bakeri untuk menekan angka susut dan sisa pangan. Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan khusus mengenai pengurangan sisa pangan dan penyelamatan pangan berlebih yang digelar baru-baru ini sebagai bagian dari inisiatif GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di Tahun 2030).
Direktur Eksekutif IBCSD, Dr. Indah Budiani, menjelaskan bahwa pengelolaan sisa pangan bukan sekadar upaya menjaga kelestarian lingkungan, melainkan juga bagian dari strategi bisnis yang menguntungkan. Menurutnya, setiap makanan yang terbuang membawa serta kerugian finansial yang mencakup biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja, energi, air, penyimpanan, transportasi, hingga biaya pengelolaan limbah. Dengan demikian, menekan angka food waste secara langsung akan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Urgensi penanganan masalah ini diperkuat oleh data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa sampah makanan mendominasi timbulan sampah di wilayah tersebut dengan porsi mencapai 39,02 persen. Angka yang signifikan ini menegaskan pentingnya aksi nyata sejak dari hulu, terutama dari para pelaku usaha kuliner dan ritel yang berada di rantai pasok terdepan.
Meskipun demikian, kesiapan pelaku usaha masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan survei awal yang dirilis IBCSD, sebanyak 53 persen perusahaan telah menerapkan kebijakan pengurangan sisa pangan dan 60 persen telah rutin melakukan pencatatan. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sistem pencatatan yang praktis, serta ketiadaan metode pengukuran yang seragam masih menjadi hambatan utama bagi dunia usaha.
Menanggapi hal itu, Bappeda Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna mengubah pola produksi dan konsumsi demi menjaga daya saing industri. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional mendorong pemanfaatan makanan layak konsumsi melalui mekanisme donasi yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mampu meminimalkan timbulan sampah sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, sektor pariwisata juga melihat potensi ekonomi yang besar dari gerakan ini. Kementerian Pariwisata memaparkan studi global yang menunjukkan bahwa setiap investasi sebesar 1 dolar AS untuk program penanganan food waste di hotel mampu menghasilkan penghematan rata-rata hingga 7 dolar AS. Guna mempermudah implementasi, para peserta pelatihan juga dibekali dengan simulasi aplikasi Stop Boros Pangan serta metode Target-Measure-Act (TMA) untuk mengukur dan mengevaluasi sisa pangan berbasis data secara berkelanjutan.
