Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan platform SatuSehat dengan sistem administrasi kependudukan nasional. Langkah strategis ini dirancang untuk mempercepat proses pencatatan kelahiran, mempermudah penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta meningkatkan validitas data kesehatan publik demi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa integrasi sistem ini merupakan bagian penting dari enam pilar transformasi digital kesehatan nasional. Kebijakan tersebut mencakup reformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan teknologi kesehatan.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil di Jakarta, Eko menyoroti adanya kesenjangan antara realitas persalinan di lapangan dengan pencatatan administratif. Meskipun sekitar 90 persen persalinan di Indonesia telah dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, hanya sekitar 41,75 persen bayi yang tercatat di Dukcapil dalam kurun waktu 60 hari pertama setelah lahir. Bahkan, ada sekitar 1,6 juta anak di bawah usia 17 tahun yang datanya belum masuk dalam sistem kependudukan negara.
Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini berdampak langsung pada keakuratan sasaran program strategis pemerintah, seperti distribusi imunisasi, penanganan stunting, hingga program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Melalui integrasi teranyar ini, rekam medis elektronik dari fasilitas kesehatan akan langsung terhubung secara digital dengan Dukcapil menggunakan basis data By Name By Address (BNBA) untuk verifikasi otomatis.
Melalui sistem yang terintegrasi ini, NIK bagi bayi yang baru lahir dapat terbit secara otomatis setelah verifikasi selesai, dan akta kelahiran akan dikirim secara digital kepada orang tua. Saat ini, uji coba sistem telah berjalan di RSAB Harapan Kita Jakarta, dengan target perluasan implementasi di 30 rumah sakit vertikal pemerintah pada pertengahan Agustus mendatang.
