PT Bio Farma (Persero) menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah dalam menekan angka kasus kanker serviks di Indonesia. Melalui seminar edukasi bertajuk "Closing the Gap on HPV", BUMN farmasi ini menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membekali ratusan tenaga medis dengan strategi klinis dan konseling bebas stigma terkait infeksi Human Papillomavirus (HPV).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim. Kemenkes menargetkan capaian imunisasi HPV sebesar 90 persen, skrining 75 persen, dan tata laksana kanker hingga 90 persen pada tahun 2030. Guna mencapai target tersebut, pemerintah bersiap memperluas cakupan vaksinasi HPV secara bertahap kepada anak laki-laki mulai tahun 2026, diawali di wilayah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.
Direktur Imunisasi Kemenkes, dr. Indri Yogyaswari, menyoroti tantangan besar dalam menyebarluaskan edukasi ini, terutama rendahnya literasi masyarakat dan maraknya mitos menyesatkan yang mengeklaim vaksin HPV dapat menyebabkan kemandulan. Menurutnya, tenaga kesehatan memegang peran krusial sebagai ujung tombak untuk meluruskan misinformasi tersebut secara medis dan persuasif.
Urgensi penanganan ini juga dipertegas oleh Spesialis Obstetri dan Ginekologi, dr. Tofan Widya Utami, yang mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki angka insidensi kanker serviks tertinggi di Asia Tenggara, dengan tingkat kematian mencapai satu jiwa setiap 25 menit. Namun, hadirnya vaksin kuadrivalen buatan dalam negeri dinilai menjadi momentum penting untuk memperluas proteksi dini baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Dalam mendukung kemandirian kesehatan nasional, Direktur Komersial Bio Farma, Fitri Puspadewi, menyatakan bahwa pihaknya telah memproduksi vaksin HPV Nusagard berkualifikasi halal serta alat deteksi dini bernama CerviScan. Kehadiran produk-produk ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap pencegahan dan diagnosis dini kanker serviks di seluruh Indonesia.
