Pemerintah provinsi tengah mengintensifkan upaya untuk melancarkan aliran modal bagi pelaku usaha guna memacu ekspansi produksi dan meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi yang fluktuatif. Dalam dialog strategis yang melibatkan komunitas bisnis dan perbankan, isu mengenai aksesibilitas pendanaan menjadi fokus utama seiring dengan kebutuhan pelaku usaha terhadap kebijakan dukungan jangka panjang.
Para pelaku usaha, termasuk dari sektor akuakultur dan industri kreatif, menyoroti bahwa biaya investasi yang tinggi—terutama yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur lahan—menjadi hambatan besar. Oleh karena itu, pengusaha mendesak adanya skema kredit preferensial yang lebih spesifik untuk menopang sektor-sektor strategis, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih percaya diri.
Di sisi lain, terdapat tantangan dalam penyerapan bantuan pemerintah yang telah tersedia. Beberapa pelaku usaha mengalami kendala administratif dan teknis dalam pencairan dana dukungan, yang menyoroti pentingnya peran pendampingan dari instansi terkait. Menanggapi hal tersebut, pihak otoritas menegaskan komitmennya untuk mempermudah alur prosedur, mulai dari kepatuhan dokumen hingga standarisasi teknis, guna memastikan dana bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Pihak perbankan menjelaskan bahwa suku bunga pinjaman saat ini masih berada di bawah mekanisme pasar, dengan rata-rata bunga pinjaman jangka pendek mencapai 8,75% dan jangka panjang sekitar 9,83%. Bank Negara Vietnam terus menginstruksikan lembaga kredit untuk menekan biaya operasional dan menjaga stabilitas suku bunga agar tetap kompetitif bagi para peminjam.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa saat ini tersedia lebih dari 186 triliun VND dalam bentuk modal kredit dan berbagai dana pendukung lainnya. Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi, Dang Van Chinh, menyatakan bahwa hambatan yang ada bukan terletak pada kurangnya sumber daya, melainkan pada efektivitas implementasi dan komunikasi antara pelaku bisnis dan penyedia modal. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjembatani hambatan ini dan memastikan tidak ada unit usaha yang dibiarkan berjuang sendiri dalam mengatasi kendala permodalan.