Delegasi Majelis Nasional Kota Ho Chi Minh baru-baru ini menggelar konferensi strategis untuk menghimpun masukan terkait revisi sejumlah regulasi krusial, mencakup Undang-Undang Bank Negara, Undang-Undang Anti Pencucian Uang, hingga Undang-Undang Dukungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah untuk meninjau hambatan kelembagaan yang selama ini dinilai memperlambat laju operasional sektor swasta.

Wakil Ketua Delegasi Majelis Nasional Kota Ho Chi Minh, Vo Hoang Ngan, menegaskan bahwa perubahan ini sangat mendesak untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adaptif. Menurutnya, harmonisasi regulasi tidak hanya bertujuan memangkas prosedur administratif, tetapi juga harus memperkuat kapasitas manajemen negara agar mampu merespons dinamika sosial-ekonomi dengan lebih efisien dan transparan.

Sorotan tajam tertuju pada aturan dukungan bagi UMKM. Para ahli menilai bahwa klasifikasi usaha yang saat ini terlalu rumit—berdasarkan modal, pendapatan, hingga jumlah karyawan—justru menambah beban biaya kepatuhan bagi pelaku usaha. Disarankan agar pemerintah beralih ke pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan umum, sehingga bantuan dapat disalurkan secara langsung tanpa terjebak dalam prosedur birokrasi yang memakan waktu.

Di sektor keuangan, diskusi mencakup usulan penguatan regulasi anti pencucian uang dengan menyasar transaksi aset bernilai tinggi, yang selama ini dinilai memiliki risiko tinggi. Selain itu, terdapat dorongan untuk memperluas cakupan layanan perbankan dalam pengelolaan agunan obligasi, tidak terbatas pada obligasi privat saja, tetapi juga mencakup obligasi publik. Hal ini dipandang penting guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi para investor.

Secara keseluruhan, rangkaian masukan ini diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan ekonomi nasional. Dengan mengintegrasikan kebijakan pendukung ke dalam undang-undang teknis seperti pajak dan anggaran, pemerintah diharapkan dapat menghapus mekanisme birokrasi yang bersifat "permintaan dan pemberian", sekaligus membangun lingkungan bisnis yang kompetitif dan terpercaya.