BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2026. Langkah strategis ini diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng pada Rabu (22/7/2026), yang dihadiri oleh jajaran camat, kepala puskesmas, serta perwakilan kecamatan, termasuk Kepala Seksi Sosial dan Budaya Kecamatan Busungbiu, Putu Aryasa.

Pertemuan penting ini menekankan urgensi kolaborasi dan sinergi terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi lapangan, diseminasi informasi, hingga monitoring dan evaluasi. Kepala Dinas Kesehatan Buleleng yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan bahwa kesuksesan program jaminan kesehatan anak ini sangat bergantung pada komunikasi aktif dan komitmen bersama antara sektor kesehatan, jajaran pemerintahan wilayah, dan pihak sekolah.

Sebagai agenda rutin nasional yang dijadwalkan bergulir setiap bulan Agustus dan November, BIAS menyasar murid sekolah dasar (SD/MI) atau sederajat. Program pemberian imunisasi lanjutan (booster) ini dirancang khusus untuk memperkuat kekebalan kelompok (herd immunity) di kalangan pelajar. Langkah preventif ini krusial guna memutus mata rantai penularan penyakit menular serta mencegah potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di lingkungan pendidikan.

Untuk memudahkan masyarakat, seluruh layanan imunisasi ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya melalui unit pelayanan puskesmas setempat langsung di sekolah masing-masing. Manfaat program ini juga didukung dengan pencatatan berkala status imunisasi anak, yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen penting pemantauan kesehatan tumbuh kembang anak didik oleh orang tua dan sekolah.

Melalui konsolidasi awal ini, Pemkab Buleleng berharap seluruh instansi terkait dapat menyelaraskan langkah operasional. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menjamin pelaksanaan BIAS 2026 di seluruh wilayah Buleleng berjalan dengan aman, tertib, serta berhasil memenuhi target cakupan imunisasi yang telah ditetapkan pemerintah.