Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan terkait bentrokan yang terjadi di tengah peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Tokoh kunci perdamaian Aceh tersebut menilai insiden tersebut mencerminkan dinamika politik lokal dan ketidakpuasan internal terhadap kepemimpinan di daerah, alih-alih bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.
Insiden bermula ketika agenda zikir dan doa bersama beralih menjadi aksi unjuk rasa yang diwarnai pengibaran bendera bulan bintang. Tindakan tersebut memicu respons dari aparat keamanan (TNI dan Polri) yang berupaya mencegah terjadinya kerusuhan dan menegakkan aturan terkait lambang daerah, hingga akhirnya berujung pada gesekan di lapangan.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa gejolak ini bersumber dari keresahan sebagian kelompok masyarakat terhadap kinerja para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini memegang tampuk kekuasaan daerah pasca-pemilu demokratis. Menurutnya, ada kelompok minoritas yang memanfaatkan momentum ini untuk memprovokasi massa guna menyuarakan kritik terhadap elite lokal.
Situasi dinilai kian kompleks karena absennya figur-figur sentral Aceh saat peristiwa berlangsung. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) tengah menjalani perawatan medis di Kuala Lumpur, sedangkan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga berada di Penang untuk pengobatan, sehingga penanganan situasi di lapangan bertumpu pada wakil gubernur dan pihak kepolisian.
Meski terjadi ketegangan, JK meyakini bahwa mayoritas masyarakat Aceh tetap berkomitmen menjaga perdamaian yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Ia berharap masyarakat dapat mengambil pelajaran berharga dan terus mengawal pembangunan daerah yang didukung penuh oleh alokasi dana otonomi khusus dari pemerintah pusat.
