Laporan terbaru dari Tokyo Shoko Research menunjukkan kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan di Jepang. Hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 5.346 perusahaan dinyatakan bangkrut, mencerminkan lonjakan sebesar 7,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Data ini menegaskan posisi sulit yang dihadapi pelaku usaha di Negeri Sakura di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pelemahan mata uang yen menjadi salah satu katalis utama yang memicu inflasi, sehingga beban operasional perusahaan—terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM)—melonjak drastis. Berdasarkan data tersebut, sekitar 90% dari entitas yang gulung tikar merupakan bisnis berskala kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Mayoritas dari perusahaan tersebut memiliki utang usaha yang signifikan, dengan 80% di antaranya memikul beban kewajiban di bawah 100 juta yen.
Tidak hanya tertekan oleh beban utang, sektor bisnis di Jepang juga menghadapi kendala serius terkait kekurangan tenaga kerja. Angka kebangkrutan yang dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia melonjak hingga 37,7%, sementara kebangkrutan akibat kenaikan harga bahan baku naik 27,6%. Sektor jasa mencatatkan jumlah kegagalan usaha terbanyak dengan 1.819 kasus, disusul oleh industri konstruksi dengan 1.026 kasus.
Para analis memperingatkan bahwa tren negatif ini berpotensi berlanjut hingga musim gugur mendatang. Restoran dan pengecer makanan menjadi kelompok yang paling terdampak, mengingat daya beli konsumen yang menurun serta keterbatasan kemampuan pelaku usaha untuk mengalihkan biaya produksi ke harga jual produk. Hampir seluruh wilayah di Jepang mencatatkan kenaikan jumlah kebangkrutan, dengan wilayah Hokuriku dan Hokkaido menjadi daerah yang paling terdampak signifikan.
