Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendorong pemanfaatan sains dan teknologi mutakhir untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama diarahkan pada pengembangan teknologi desalinasi guna mengubah air laut menjadi air siap konsumsi bagi masyarakat kepulauan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Posko Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, pada Rabu (26/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kondisi mendesak terkait pasokan air bersih di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, yang merupakan kawasan vulkanik dengan sumber air tawar yang sangat terbatas.
Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan perbaikan sarana penampungan air hujan sekaligus menjajaki penerapan teknologi penawar air laut (Reverse Osmosis). Guna merealisasikannya, Presiden meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan), TNI, serta berbagai fakultas teknik di dalam negeri untuk memproduksi alat desalinasi secara mandiri agar bisa segera didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan.
Menurut Kepala Negara, pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak boleh hanya berhenti pada masa tanggap darurat saja, melainkan harus diproyeksikan untuk jangka menengah dan panjang. Apalagi, perkembangan teknologi saat ini telah membuat sistem desalinasi menjadi jauh lebih terjangkau dibanding beberapa dekade lalu, sehingga sangat memungkinkan untuk diterapkan hingga ke tingkat pedesaan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyarankan agar sistem pengolahan air bersih ini diintegrasikan dengan pemanfaatan energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan perbukitan non-produktif. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemulihan pascabencana yang lebih kuat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi NTT melalui sektor perikanan dan budidaya rumput laut.
