JAKARTA – Diskursus mengenai kemungkinan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait perubahan masa jabatan presiden tengah menghangat di ruang publik. Dua opsi yang mencuat adalah penambahan periodesasi dari dua menjadi tiga periode, atau perpanjangan durasi jabatan dari lima tahun menjadi delapan tahun per periode. Wacana ini memicu perdebatan luas di kalangan elite politik maupun masyarakat umum.
Menanggapi ramainya perbincangan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau yang akrab disapa Gus Jazil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satupun pengajuan resmi yang masuk ke lembaga tinggi negara itu. Ia menjelaskan bahwa kajian yang tengah berlangsung di MPR saat ini hanya terfokus pada upaya memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke dalam konstitusi, bukan soal periodesasi jabatan presiden.
"Ini santer juga berbagai isu yang akibat pandemi ini sudah muncul isu amandemen UUD. Terus terang saya sampaikan sampai hari ini, di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan PPHN," ujar Gus Jazil saat tampil sebagai narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan bertema "Membaca Aspirasi Warga Nahdliyin dan Nasionalis pada Pilpres 2024" yang digelar secara daring oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda (FCMM), Kamis (1/7/2021).
Kendati demikian, Gus Jazil tidak menampik bahwa apabila amandemen terkait masa jabatan presiden benar-benar terealisasi, dampaknya terhadap lanskap perpolitikan nasional akan sangat signifikan. Ia menyebut hal tersebut bakal mengubah total cara membaca kontestasi Pilpres 2024 karena membuka peluang bagi Presiden Jokowi untuk kembali mencalonkan diri. Menurutnya, skenario semacam itu akan memberikan efek luar biasa terhadap strategi partai-partai politik dalam menyongsong pesta demokrasi tersebut.
Dengan asumsi konstitusi tidak mengalami perubahan, Gus Jazil menyatakan bahwa secara hukum Jokowi tidak dapat maju lagi. Kondisi ini membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapa pun yang memenuhi syarat konstitusional untuk bertarung memperebutkan kursi kepresidenan. Ia mengungkapkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tempat ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, juga tengah serius mempertimbangkan pencalonan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar sebagai kandidat presiden.
Politisi senior itu turut menyoroti dinamika koalisi menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, hanya PDIP yang secara kuantitas kursi berpeluang mengusung calon secara mandiri. Namun ia meyakini partai berlambang banteng moncong putih itu tidak akan melakukannya sendirian, mengingat kompleksitas mengelola bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan dukungan koalisi yang solid.
Gus Jazil juga menekankan bahwa ketiadaan calon petahana pada Pilpres 2024 memberikan tanggung jawab besar kepada seluruh partai politik untuk menemukan figur pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman. Ia secara khusus menyoroti bahwa dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, akan menjadi bayangan besar yang menyelimuti kontestasi tersebut. Siapa pun kandidat yang tampil, harus memiliki kapasitas nyata untuk menangani krisis multidimensi akibat pandemi.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Jazil menyinggung fenomena politik aliran yang menurutnya sudah mulai memudar pasca era Reformasi. Ia justru menyoroti ancaman yang lebih serius bagi demokrasi Indonesia, yakni maraknya praktik politik transaksional. "Dulu zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini yang populer adalah politik transaksional, itu yang populer dan itu penyakit," tegasnya.
Terkait hubungan antara kaum santri dan nasionalis, Gus Jazil menegaskan bahwa dikotomi antara keduanya sudah seharusnya tidak lagi relevan, terutama setelah negara menetapkan Hari Santri Nasional sejak 2015. Menurutnya, kalangan nahdliyin sudah pasti nasionalis karena semangat menjaga NKRI dan Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri mereka.
Di penghujung paparannya, Gus Jazil mengakui bahwa sosok calon presiden untuk Pilpres 2024 masih belum tampak jelas di cakrawala politik. Ia mengibaratkan situasi saat ini layaknya mencari hilal saat puasa yang belum terlihat, sehingga belum bisa dipastikan siapa figur yang bakal tampil sebagai kandidat terkuat. Meskipun demikian, ia mendorong agar masyarakat dan partai politik mulai merumuskan kriteria serta harapan terhadap pemimpin masa depan yang paling tepat bagi bangsa Indonesia.
