Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam tengah menggodok revisi krusial terkait prosedur pengiriman pecandu narkoba berusia 12 hingga di bawah 18 tahun ke pusat rehabilitasi wajib. Rancangan peraturan yang dipresentasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Rakyat, Nguyen Van Quang, ini membawa perubahan signifikan dengan merombak 44 dari 48 pasal yang ada dalam aturan sebelumnya.
Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah percepatan proses administrasi hukum di pengadilan. Durasi pemrosesan kasus yang semula 15 hari kini dipangkas menjadi 10 hari, sementara untuk kasus yang lebih kompleks, waktu penanganan dibatasi maksimal 20 hari dari sebelumnya 30 hari. Perubahan ini dilakukan untuk mengurangi beban administratif sekaligus memberikan respons yang lebih cepat terhadap penanganan pecandu usia muda.
Selain efisiensi waktu, rancangan ini memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pertukaran dokumen dan berkas perkara. Ketua Majelis Nasional, Tran Thanh Man, menekankan perlunya sinkronisasi data antar instansi, termasuk kepolisian dan kementerian kesehatan, guna menghindari tumpang tindih informasi yang selama ini kerap memperlambat birokrasi rehabilitasi.
Lebih dari sekadar membatasi pecandu di fasilitas terpusat, pemerintah kini mendorong diversifikasi metode pengobatan yang lebih inklusif. Fokus utama diarahkan pada keberhasilan reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi, termasuk penerapan teknologi pemantauan bagi individu yang berpindah antar wilayah. Selain itu, pemerintah juga mulai mempromosikan rehabilitasi berbasis rumah dan komunitas sebagai alternatif strategis di tengah keterbatasan kapasitas fasilitas rehabilitasi pemerintah.
