Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Seminar Nasional bertema representasi Sunda dan Jawa Barat dalam pembangunan politik nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Utama FISIP pada Selasa, 3 Juni 2025.
Seminar ini menjadi ruang akademik untuk membahas bagaimana identitas lokal, khususnya Sunda dan Jawa Barat, dapat berkontribusi lebih kuat dalam percaturan politik nasional. Isu keterwakilan daerah menjadi perhatian utama, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan politik yang lebih inklusif.
Dua narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, yakni Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat Herman Hermawan dan Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Bandung Dr. Hasan Mustapa, M.Si. Jalannya diskusi dipandu oleh dosen Ilmu Politik UIN Bandung, M. Ridho Baidhowi, S.Ip., M.Ipol.
Dekan FISIP UIN Bandung Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menilai forum semacam ini penting untuk memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara daerah yang diwakili dan pihak yang menjalankan fungsi representasi dalam politik nasional.
Menurut Ahmad Ali, pembahasan tentang representasi daerah perlu terus didalami agar aspirasi lokal tidak berhenti sebagai simbol, tetapi mampu memberi pengaruh nyata dalam arah kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa keterwakilan harus menghadirkan warna dan kontribusi bagi pembangunan politik Indonesia.
Dalam pemaparannya, Herman Hermawan menjelaskan sejarah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, struktur keanggotaan, alat kelengkapan lembaga, serta fungsi dan kewenangannya. Ia menegaskan bahwa DPD RI memiliki posisi strategis sebagai penghubung aspirasi daerah dengan agenda pembangunan nasional.
Herman menyampaikan, keberadaan DPD RI menjadi salah satu jalur penting bagi daerah, termasuk Jawa Barat, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya dalam kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, isu-isu lokal dapat memperoleh tempat dalam pembahasan di tingkat pusat.
Sementara itu, Dr. Hasan Mustapa membahas populisme dan politik pembangunan yang dikaitkan dengan figur Dedi Mulyadi. Ia mengulas gaya kepemimpinan, pola komunikasi politik, serta pemanfaatan media sosial sebagai salah satu instrumen untuk membangun modal sosial dan politik.
Hasan menilai media sosial kini menjadi sarana penting dalam memperluas jangkauan komunikasi politik sekaligus menekan biaya kampanye. Ia juga menyoroti kinerja seratus hari sebagai bagian dari pendekatan populis dalam pembangunan daerah.
Dalam analisisnya, Hasan menyebut gaya kepemimpinan yang dibahas memiliki ciri maverick politician, incremental, dan one man show. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa aspek deliberatif atau pelibatan publik dalam proses politik masih perlu diperkuat agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada figur pemimpin.
Melalui seminar ini, FISIP UIN Bandung tidak hanya menghadirkan pertukaran gagasan antarakademisi dan praktisi, tetapi juga mendorong refleksi kritis mengenai posisi identitas lokal dalam demokrasi. Identitas Sunda dan Jawa Barat dipandang memiliki potensi untuk memperkaya pembangunan politik nasional secara berkelanjutan.
