Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara, Benjamin Gunawan, menilai agenda transformasi PT Pertamina perlu terus dilanjutkan dengan penekanan kuat pada efisiensi bisnis dan transparansi tata kelola.
Menurut Benjamin, pembenahan struktur organisasi maupun model bisnis Pertamina tidak dapat dilepaskan dari peran strategis perusahaan energi tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan memberikan dukungan yang lebih besar agar proses perbaikan tata kelola berjalan konsisten.
“Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan lebih besar agar tata kelola Pertamina terus disempurnakan. Transformasi bisnis maupun struktur organisasi perlu dilanjutkan dengan fokus pada efisiensi dan transparansi,” ujar Benjamin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, keberadaan Pertamina memiliki hubungan erat dengan sejumlah indikator dasar perekonomian. Pasokan energi yang terjaga, kata dia, berperan dalam menahan gejolak harga barang dan jasa, sekaligus menopang kegiatan industri serta konsumsi masyarakat.
Benjamin juga menyoroti bahwa upaya menuju kemandirian energi nasional masih menghadapi tantangan besar. Pembangunan kilang, pengurangan ketergantungan impor, hingga penguatan rantai pasok energi dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina.
Menurut dia, agenda tersebut membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, regulator, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain. “Yang paling penting, prioritas utama tetap menjaga ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya.
Pernyataan itu muncul di tengah langkah pemerintah mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah BUMN akan terus dikurangi hingga menjadi sekitar 250 sampai 300 perusahaan.
Presiden menyebut, dari semula lebih dari seribu BUMN, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Meski demikian, ia memastikan karyawan dari perusahaan yang ditutup tetap dipertahankan.
Di lingkungan Pertamina, penggabungan sejumlah subholding disebut telah memberikan dampak efisiensi yang signifikan. Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan efisiensi dari langkah tersebut mencapai sekitar 600 juta hingga 700 juta dolar AS.
Model konsolidasi serupa direncanakan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya. Pemerintah menargetkan perusahaan negara menjadi lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberi kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
